Neng Sarah's Blog: Perekonomian Indonesia

Bab 1

Sistem Ekonomi Indonesia

a. Pengertian Sistem

Sistem adalah suatu rangkaian dalam tatanan tertentu yang saling kait mengait satu sama lain.

Sistem Ekonomi adalah suatu aturan dan tata cara untuk mengatur perilaku masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi untuk menraih suatu tujuan.

b. Sistem Ekonomi dan Politik

Sistem ekonomi politik memiliki ide dasar kapitalisme atau liberalisme yaitu sistem ekonomi mekanisme pasar di mana peran negara di kurangi, harga sepenuhnya dikendalikan pada mekanisme pasar. Pada posisi ini pemilik modal besar dan teknologi maju dapat dipastikan memenangkan persaingan dan dominasi pada kaum kapitalis.

Ekonomi politik pada hakikatnya adalah melihat hubungan timbal balik antara kepentingan ekonomi dan kepentingan politik.

c. Kapitalisme dan Sosialisme

1. Sistem ekonomi Kapitalisme

adalah sistem ekonomi dimana ekonomi diatur oleh kekuatan pasar (permintaan dan penawaran).

Ciri-ciri :

a) Menerapkan sistem persaingan bebas

b) Kedaulatan konsumen dan kebebasan dalam konsumsi

c) Peranan pemerintah dibatasi

d) Peranan modal sangat penting

e) Pengakuan terhadap kepemilikan individu terhadap sumber ekonomi

f) Kompetisi antar individu dalam memenihi kebutuhan hidup dan persaingan antar badan usaha untuk mengejar keuntungan

g) Tidak batasan bagi individu dalam menerima imbalan atas prestasi kerjanya

2. Sistem ekonomi Sosialisme

Sistem ekonomi sosialis merupakan sistem ekonomi dimana ekonomi diatur negara. Dalam sistem ini, jalannya perekonomian sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara atau pemerintah pusat.

Ciri ciri:

a) Hak milik individu tidak diakui.

b) Seluruh sumber daya dikuasai negara.

c) Semua masyarakat adalah karyawan bagi negara.

d) Kebijakan perekonomian disusun dan dilaksanakan pemerintah.

e) Penekanan terhadap kebersamaan dalam menjalankan dan memajukan perekonomian

f) Imbalan yang diterima oleh individu berdasarkan kebutuhan, bukan prestasi kerja

d. Persaingan Terkendali

Sistem ekonomi Indonesia (sistem persaingan terkendali):

1. Bukan kapitalis dan bukan sosialis. Indoensia mengakui kepemilikan individu terhadap sumber ekonomi, kecuali sumber ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara sesuai dengan UUD 45.

2. Pengakuan terhadap kompetisi antar individu dalam meningkatkan taraf hidup dan antar badan usaha untuk mencari keuntungan, tapi pemerintah juga mengatur bidang pendidikan, ketenagakerjaan, persaingan, dan membuka prioritas usaha.

3. Pengakuan terhadap penerimaan imbalan oleh individu atas prestasi kerja dan badan usaha dalam mencari keuntungan. Pemerintah mengatur upah kerja minimum dan hukum perburuhan.

e. Kadar Kapitalisme dan Sosialisme

Unsur kapitalisme dan sosialisme yang ada dalam sistem ekonomi Indonesia dapat dilihat dari sudut berikut ini:

1. Pendekatan faktual struktural

yaitu menelaah peranan pemerintah dalam perekonomian.

Pengukuran kadar pemerintah juga dapat dilihat dari peranan pemerintah secara sektoral terutama dalam pengaturan bisnis dan penentuan harga. Pemerintah hampir mengatur bisnis dan harga untuk setiap sector usaha.

2. Pendekatan sejarah

yaitu menelusuri pengorganisasian perekonomian Indoensia dari waktu ke waktu

Berdasarkan sejarah, Indonesia dalam pengeloaan ekonomi tidak pernah terlalu berat kepada kapitalisme atau sosialisme.

Sumber:

http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.com/2014/02/sistem-ekonomi-di-indonesia.html

http://ekonomiplanner.blogspot.com/2014/06/sistem-ekonomi-politik-indonesia_14.html

http://kuswanto.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/17921/SISTEM+EKONOMI+INDONESIA.doc.

Bab 2-3

Sejarah Ekonomi Indonesia

a. Sejarah Pra kolonialisme

Pengaruh penyebaran hindu budha, penyebaran ajaran islam, dan kedatangan bangsa eropa di Indonesia melalui jalur perairan telah memunculkan jaringan ekonomi melalui perdagangan yang telah berkembang di wilayah Indonesia, dimana perdagangan merupakan aset penting bagi sebuah kerajaan untuk mendapatkan kekayaan dan komoditas.

b. Sistem Monopoli VOC

Untuk menguasai perdagangan rempah-rempah, VOC melakukan pemaksaan monopoli, terutama di Maluku. Dalam usahanya, VOC menetapkan beberapa peraturan:

1. Rakyat Maluku dilarang menjual rempah-rempah selain kepada VOC.

2. tanaman rempah-rempah ditentukan oleh VOC.

3. Tempat menanam rempah-rempah juga ditentukan oleh VOC.

Agar pelaksanaan monopoli tersebut benar-benar ditaati oleh rakyat, VOC mengadakan Pelayaran Hongi, yaitu patroli dengan perahu kora-kora, yang dilengkapi dengan senjata, untuk mengawasi pelaksanaan monopoli di Maluku. Bila terjadi pelanggaran, maka akan dijatuhi hukuman.

c. Sistem Tanam Paksa

Sistem tanam paksa yang diajukan oleh Van den Bosch pada dasarnya merupakan gabungan dari sistem tanam wajib (VOC) dan sistem pajak tanah (Raffles) dengan program programnya sebagai berikut:

1. Sistem sewa tanah dengan uang harus dihapus karena pemasukannya tidak banyak dan pelaksanaannya sulit.

2. Sistem tanam bebas harus diganti dengan tanam wajib dengan jenis-jenis tanaman yang sudah ditentukan oleh pemerintah.

3. Pajak atas tanah harus dibayar dengan penyerahan sebagian dari hasil tanamannya kepada pemerintah Belanda.

Sistem tanam paksa juga membuat beberapa aturan bagi petani, walau tidak memberatkan namun dalam pelaksanaannya sangat membebankan rakyat, disamping itu juga terdapat penyelewengan yang menyimpang dari aturan hingga menimbulkan berbagai masalah dari segi masyarakat Indonesia mapun belanda.

d. Sistem ekonomi Kapitalis Liberal

Merupakan sistem perekonomian yang memberikan kebebasan seutuhnya dalam segala bidang perekonomian kepada setiap orang untuk memperoleh keuntungan yang seperti dia inginkan.

e. Era Pendudukan Jepang

Pola ekonomi perang direncanakan bahwa setiap wilayah harus melaksanakan autarki, yang artinya setiap wilayah harus mencukupi kebutuhan sendiri dan juga harus dapat menunjang kebutuhan perang

Tahun 1944 tuntutan kebutuhan pangan dan perang makin meningkat. Pemerintah Jepang mulai melancarkan kampanye pengerahan barang dan menambah bahan pangan secara besar-besaran melalui nagyo kumiai (koperasi pertanian), dan instansi pemerintah lainnya. Pengerahan bahan makanan ini dilakukan dengan cara penyerahan padi atau hasil panen lainnya kepada pemerintah. Dari jumlah hasil panen, rakyat hanya boleh memiliki 40 %, 30 % diserahkan kepada pemerintah, dan 30 % lagi diserahkan lumbung untuk persediaan bibit.

f. Cita cita Ekonomi Merdeka

Dalam perjuangan Indonesia merdeka, koperasi adalah bentuk perjuangan ekonomi yang senafas dengan cita cita kemerdekaan Indonesia. Koperasi merupakah wadah untuk memajukan ekonomi Rakyat secara bersama sama karena tujuan pengelolaan ekonomi Indonesia merdeka bukanlah untuk kemajuan Ekonomi orang per orang atau hanya sekelompok orang saja tapi untuk seluruh Rakyat Indonesia.

g. Ekonomi Indonesia setiap periode pemerintahan

1.       Orde Lama

·         Pasca kemerdekaan
           Permasalahan: Inflasi yang tinggi, adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri RI, kas negara kosong dan adanya eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan.

           Upaya yang dilakukan: melakukan program Pinjaman Nasional, menembus blokade dengan diplomasi beras ke India, mangadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia, mengadakan konfrensi ekonomi, membentuk Badan Perancang Ekonomi, membuat usaha swasembada pangan.

·         Demokrasi Liberal

Politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi: melakukan sanering pemotongan nilai uang, program benteng menumbuhkan wiraswastawan, membentuk Bank Indonesia menjadi bank sentral dan bank sirkulasi

·         Demokrasi Terpimpim

Struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Kebijakan kebijakannya: Devaluasi menurunkan nilai uang, membentuk dekralasi ekonomi.

2.       Orde Baru

Pada masa pemerintahan orde baru, kebijakan ekonominya berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ekonomi tersebut didukung oleh kestabilan politik yang dijalankan oleh pemerintah.

Hal tersebut dituangkan ke dalam kebijakan ekonomi yang disebut dengan Trilogi Pembangungan, yaitu stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi yang stabil, dan pemerataan pembangunan.

Namun yang terjadi adalah pemerataan ekonomi tidak terwujud, pinjaman luar negeri yang banyak kebocoran, korupsi, dan penyalahgunaan.

3.       Reformasi

Pada masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri ia membuat kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain:

a. Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.

b. Kebijakan privatisasi BUMN, menjual perusahaan negara di dalam periode krisis

Di masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).
      Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono terdapat kebijakan kontroversial yaitu:

a.     Mengurangi subsidi BBM

b.    Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin.

c.   Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal